Golkar Tagih Komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintah

JAKARTA - Peringatan hari anti korupsi sedunia digunakan Partai Golongan Karya (Golkar) untuk melakukan evaluasi penegakan hukum pemerintah. Partai Golkar menuntut adanya perbaikan penegakan hukum, terutama dalam tindak pidana korupsi. Selama tahun 2010, Golkar menilai pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah justru semakin lembek, jauh dari harapan.

"Ketika negara menyatakan perang, korupsi justru semakin merajalela," kritik Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar dalam keterangan pers di ruang fraksi, kemarin (9/12). Dalam keterangan itu, Bambang didampingi Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Ibnu Munzir, dan sejumlah aktivis Koalisi Nasional Anti Korupsi.

Menurut Bambang, lemahnya pemberantasan korupsi bukan disebabkan strategi pemberantasan korupsi yang belum efektif saja. Sikap pemerintah dan penegak hukum yang inkonsisten lah yang membuat penegakan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. "Inkonsistensi itu terbaca di sejumlah kasus," ujar Bambang.

Dalam kasus Cicak dan Buaya misalkan, sikap pemerintah yang serba abu-abu menyebabkan status hukum Bibit-Chandra terkatung-katung. Pada skandal Bank Century, inkonsistensi itu demikian mencolok. Pemerintah tidak menunjukan kepedulian, sementara institusi penegak hukum sama-sama enggan. "Bahkan terkesan takut, untuk menindaklanjuti proses hukum skandal itu," sorot Bambang. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya indikasi skandal ini melibatkan nama sejumlah orang kuat. "Padahal (kasus Century) sudah menjadi keputusan DPR,? sebut dia.

  Hal lain yang patut menjadi sorotan adalah vonis ringan atau vonis bebas dalam persidangan sejumlah tersangka koruptor. Vonis itu tak hanya megecewakan publik, tetapi juga melahirkan tafsir lain. Begitu juga pada masalah kebijakan obral remisi terhadap para terpidana korupsi. ?Apa pun argumentasi pemerintah maupun penegak hukum, vonis ringan dan remisi untuk para koruptor dilihat sebagai inkonsistensi," ujar Bambang.