Golkar Ubah Penentuan Calon Kepala Daerah

Kemudian perjalanan tersebut sedemikian rupa panjang dan melelahkan bagi calon. "Lalu, sistem ini terlalu terbuka. Ini juga menimbulkan hal-hal yang diluar dugaan. Seperti selain bukan kader sendiri, apa yang dipilih belum tentu sama dengan masyarakat," paparnya.

Agung yang juga Ketua DPR RI ini mengatakan, kalaupun harus konvensi, itu tidak bisa hanya karena internal. Karena yang memilih pada saat sebenarnya bukan hanya partai.

"Sebab rapimda atau konvensi daerah tentang pilkada tampaknya demokratis dan seolah-olah memberi peluang sama kepada kader. Padahal hasilnya tidak. Lebih besar peluangnya itu ketua," katanya. (ais)