Gubernur Aceh Didesak Cepat Benahi PNS

GeRAK pun melihat molornya pengesahan APBA selama ini, telah menjadi catatan hitam atas kegagalan perwujudan tata kelola pemerintahan di Aceh, terutama atas tata pengelolaan anggaran yang baik dan taat aturan. Tak hanya itu, sejarah kelam ini tidak boleh terulang kembali pada proses pengesahan APBA 2013. Proses keterlambatan selama ini tidak terlepas dari tingginya gesekan politik antara eksekutif dan legislatif untuk kepentingan masing-masing.

Kinerja PNS juga disorot, dimana kerap ditemukan oknum PNS yang tidak taat terhadap peraturan jam kantor.  Untuk itu, proses reformasi birokrasi menjadi harapan bagi seluruh rakyat Aceh di atas pundak Gubernur/Wagub Aceh yang baru.  Sebab, proses jalannya tata kelola pemerintahan yang baik di jajaran Pemerintah Aceh akan berlangsung secara baik dan maksimal.

Berdasarkan dua fakta tersebut, GeRAK mendesak  Zikir untuk segera melakukan reformasi birokrasi di jajaran Pemerintah Aceh, agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari indikasi tindak pidana korupsi bisa terwujud sesuai dengan visi dan misi. Hal tersebut harus diwujudkan, agar harapan rakyat terhadap pasangan baru itu, tidak hanya sekedar euforia politik semata.

Lalu, ujarnya, mereka juga mendesak Gubernur Aceh untuk memberikan sanksi terhadap PNS yang melakukan pelanggaran terharap peraturan di jajaran Pemprov Aceh, terutama terhadap PNS yang melakukan pelanggaran jam dinas. Serta memberikan  reward bagi PNS yang bekerja baik sesuai dengan peraturan dan taat terhadap jam dinas.