Gubernur Ganjar Siap Bantu KPK Bongkar Korupsi e-KTP
jpnn.com - JAKARTA - Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat disebut-sebut oleh bekas Bendaraha Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin dalam pusaran kasus dugaan korupei proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Pasalnya, saat pembahasan rencana penerapan e-KTP, Ganjar adalah wakil ketua Komisi II DPR yang membidangi urusan dalam negeri. Namun, Ganjar justru siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2 triliun itu.
“Pernah dulu saya disebut. Makanya saya bilang, siapa yang ngasih saya? Malah tak bantu untuk bongkar," kata Ganjar kepada wartawan di kantor Kemenkumham di Jakarta Selatan, Jumat (14/10).
Politikus PDI Perjuangan itu mengaku sempat marah karena proyek e-KTP senilai Rp 6 triliun malah dikorupsi. "Tak bantu untuk bongkar, karena saya orang yang ngamuk betul soal itu," tegas pejabat bertubuh kurus tinggi ini.
Ganjar pun siap jika nantinya dipanggil KPK. Hanya saja, Ganjar berujar sampai saat ini belum ada permintaan dari KPK.
"Kalau mau dipanggil tidak apa-apa. Malah tak jelasin," ujarnya.
Selain Ganjar, Nazaruddin juga menyebut sejumlah nama pejabat yang diduga terlibat kasus e-KTP. Antara lain mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan bekas Ketua DPR Setya Novanto.
Sejauh ini KPK baru menetapkan dua tersangka korupsi e-KTP. Yakni, bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Sugiharto.(boy/jpnn)
JAKARTA - Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat disebut-sebut oleh bekas Bendaraha Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin dalam pusaran kasus
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Stasiun Kedundang Dibongkar, Pakar Nilai PT KAI Bisa Dijerat Pidana
- Bareskrim Bekuk 3 WNA yang Miliki Laboratorium Narkoba di Bali
- BMKG Prakirakan Wilayah Sumut Diguyur Hujan Selasa Sore dan Malam
- Komunitas Jabar & Indonesia Unggul Minta Kepala Daerah dan DPRD Terpilih Perhatikan Pembangunan Daerah
- Kemenag Targetkan 2026 Seluruh Tanah Wakaf Bersertifikat
- Sekjen AMAN: Political Will Pemerintah Terhadap Hukum Adat Sangat Rendah