Gubernur Mengeluh, 19 Gedung Belum Terurus

Lebih lanjut, kata Irwan, Pemprov minta dari sisa Rp6,4 triliun itu dengan bicara ke BNPB. Kata Kepala BNPB, mesti diurus ke Menteri Keuangan, yang saat itu dijabat Sri Mulyani Indrawati. "Kemudian Bu Ani Dirjen Anggaran, termasuk ke Badan Anggaran DPR. Kata Badan Anggaran DPR sudah dimasukan kembali, lalu ada surat dari Kementerian PU soal pembangunan itu diserahkan pada kementerian masing-masing," ungkapnya.

Karena tidak jelas, lanjut Irwan, pihaknya menyurati presiden hingga dua kali dan direspon melalui wakil presiden yang ternyata uangnya sudah tidak ada sama sekali. Bahkan Dirjen Anggaran Kemkeu malah meminta agar Pemda Sumbar membangunnya melalui APBD. "Dirjen Anggaran bilang pakai APBD saja, lalu saya jawab sama saja dengan mati berdiri. Mana ada dana provinsi untuk membangun itu. Sama sekali tidak ada," tegas mantan Ketua Komisi VIII DPR itu.

Demikian juga halnya saat Musrenbangnas dua bulan yang lalu, Pemprov sudah mengajukan usulan melalui kementerian dan lembaga terkait. "Tapi kawan-kawan di sana tidak menyetujui karena mereka menyarankan itu melalui BNPB. Tapi di BNPB sendiri hingga kini belum ada juga," imbuhnya.

Terakhir politisi PKS itu membeberkan kondisi keseluruhan PNS di Sumatera Barat. Dinas Pertanian ada di Indarung, Peternakan masih di bedeng-bedeng, Dinas PU menyewa-nyewa dan numpang. DPRD masih di garase mobil operasional DPRD. Gubernur dan wakil gubernur berkantor di rumah. Seluruh pegawai Sekda, bekerja di aula, bersempit-sempit di situ. Silakan cek satu-persatu," sarannya. "Ini siapa yang bertangggung jawab, ini kan bencana alam yang sama-sama tidak kita ingini," tukasnya. (fas/jpnn)