Gubernur Papua: Kantor OPM Bukan Kewenangan Saya

Di sisi lain pria kelahiran Kembu, Tolikara, Papua tersebut menjelaskan, harus ada kewenangan lebih luas kepada pemerintah provinsi Papua, khususnya untuk mengatur diri sendiri.

Dia pun mengapresiasi adanya Undang-undang Otonomi Khusus. Menurutnya, UU tersebut sudah bagus akan tetapi implementasinya tidak jalan.

"Kita berharap bobot harus diberikan kepada pemerintah provinsi sehingga dengan kewenangan yang lebih luas itu bisa mengatur rakyat, mensejahterakan rakyat di Papua," pungkasnya. (gil/jpnn)