Gugat KPU Banyuwangi Rp.10 M
Sabtu, 22 Mei 2010 – 18:01 WIB
Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Karena merasa dirugikan, maka penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp 10 miliar. "Secara formil materil, majelis hakim yang memiliki kewenangan untuk menilainya," ujarnya.Ketua KPU Syamsul Arifin mengatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan perdata yang disampaikan Ratna tersebut. Meski demikian, hingga kemarin KPU belum memiliki persiapan apa pun untuk menghadapi gugatan Ratna itu.
Bahkan, Syamsul mengaku belum menunjuk kuasa hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Syamsul optimis gugugatan itu tidak akan diterima pengadilan. Sebab, keputusan KPU terkait dengan pasangan cabup dan cawabup sudah dilakukan berdasarkan UU dan peraturan yang berlaku. "Anggaran pengacara sudah ada, namun kita belum menunjuk pengacara. Tenang saja," ujarnya enteng.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ratna Ani Lestari melalui kuasa hukumnya, Mohammad Asrun, mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. Pihak yang digugat Ratna adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi, KPU Jawa Timur dan KPU Pusat. Humas PN Banyuwangi, Made Sutrisna mengakui adanya gugatan perdata yang didaftarkan oleh Ratna. Gugatan tersebut telah diregister dengan nomor 57/PDT.G/2010/PN.BWI. "Sampai saat ini berkasnya masih di meja Pak Ketua (Ketua PN Banyuwangi)." ujar Made saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. (afi)
BANYUWANGI - Bupati Ratna Ani Lestari, tampaknya harus sabar menunggu lebih lama gugatannya di sidangkan Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. Sebab,
BERITA TERKAIT
- PMKRI Toraja Desak Penjabat Gubernur Sulsel Prioritaskan Membenahi Infrastruktur Jalan
- Kebakaran Rumah di Bawah Flyover Manahan Solo, 25 Warga Dievakuasi
- Kasus Balon Udara Meledak di Ponorogo, 14 Orang Jadi Tersangka
- Edistasius Endi: PPPK Harus Menjalankan Fungsi sebagai Perekat Bangsa
- Brimob Polda Sumsel Gagalkan Penyelundupan 11 Ton BBM Ilegal
- Diduga Korupsi Dana Pengelolaan Kebun Sawit 500 Hektare, Direktur BUMDes Ditahan Kejati Riau