Gugatan Ditolak MK, Warga Keerom Ancam Pindah Negara
Jumat, 29 Oktober 2010 – 03:00 WIB

Gugatan Ditolak MK, Warga Keerom Ancam Pindah Negara
JAKARTA - Pendukung pasangan Calon Bupati Keerom, Celcius-Marsudi kecewa dengan putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Keerom. Karena ditolak gugatannya, pendukung Celsius yang mengatasnamakan Tokoh Adat Perbatasan Keerom mengancam akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Anak Adat Keerom Drs Celsius Watae harus dilantik menjadi bupati Keerom periode 2010-2015. Jika tidak dilaksanakan, lebih baik seluruh wilayah tanah adat Kabupaten Keerom masuk Wilayah Negara Papua New Guinea," kata Ketua Tokoh Adat Perbatasan Keerom, Herman Yoku kepada wartawan di Hotel Royal, Jakarta, Kamis (28/10).
Baca Juga:
Menurut Herman, perwakilan dari Masyarakat Adat Keerom kini dipersiapkan berangkat ke Port Moresby untuk menemui Parlemen Papua Nugini. Tujuannya, untuk memindahkan batas NKRI supaya seluruh tanah adat Keerom masuk ke wilayah Papua Nugini. "Kalau calon pasangan (Yusuf Wally – Muh Markum) ini dilantik maka (tokoh adat) akan berangkat," ujarnya.
Sehubungan dengan itu, Herman meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memperhatikan kembali SK Pelantikan Bupati Keerom yang diusulkan oleh Gubenur Papua. Ia juga minta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar meninjau kembali putusan MK karena tidak adil.
JAKARTA - Pendukung pasangan Calon Bupati Keerom, Celcius-Marsudi kecewa dengan putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sengketa Pemilihan
BERITA TERKAIT
- Megawati Bilang PDIP Babak Belur di Pemilu 2024
- Kader PDIP Siap-Siap, Megawati Bakal Buat Tur Indonesia, Dimulai dari Aceh Sampai Merauke
- Tanggapi Kecelakaan Berulang dengan Korban Massal, Komisi V DPR Desak Reformasi Sistem Transportasi Nasional
- Demokrat Yakin Tak Ada Matahari Kembar, Presiden Prabowo Berdaulat dan Mandiri
- Prabowo-Jokowi Saling Bela, Pengamat Sebut Mereka Susah Dikoyak
- Sejumlah PAC PDIP Banten Minta DPP Kembalikan Hak Tia Rahmania