Guru dan Tendik Butuh Mendikbud yang Memperjuangkan Nasib Honorer

Guru dan Tendik Butuh Mendikbud yang Memperjuangkan Nasib Honorer
Pengurus GTKHNK35+ terus menyuarakan aspirasi agar Presiden Jokowi menerbitkan Keppres pengangkatan honorer menjadi PNS. Foto dokumentasi GTKHNK35+

jpnn.com, JAKARTA - Kalangan guru dan tenaga kependidikan honorer ikut memperbincangkan rencana penggabungan kembali kementerian riset dan teknologi ke kemendikbud.

Jika penggabungan tersebut diikuti reshuffle kabinet, mereka berharap sosok mendikbud yang bisa memperjuangkan nasib honorer, khususnya yang usia di atas 35 tahun.

"Kabarnya Mendikbud Nadiem Makarim akan kena reshuffle, kami sih tidak mempermasalahkan mau diganti atau tidak," ujar Sigid Purwo Nugroho, ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori usia 35 tahun ke atas (GTKHNK35+) Provinsi Jawa Barat kepada JPNN.com, Jumat (16/4).

Aktivis pendidikan ini menambahkan, seluruh honorer merindukan mendikbud yang benar-benar peduli dengan nasib guru dan tendik yang sudah mengabdi belasan tahun.

Selain itu, sosok menterinya harus menerima aspirasi dari bawah dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan. Jangan justru terkesan memaksakan karena memiliki power.

"Kami para GTK honorer yang paling banyak merasakan dampaknya," ucapnya.

Usia sudah makin tua, masa pengabdian sebagai GTK honorer sudah lama tetapi menurut Sigid, mereka sangat sulit mendapatkan kejelasan status ASN.

Dia menyoroti anggaran 20 persen APBN untuk pendidikan, yang sudah sangat besar jumlahnya tetapi Indonesia malah kekurangan ASN guru dan tendik.

Isu reshuffle kabinet, guru dan tendik honorer mendambakan sosok mendikbud yang mau mendengarkan aspirasi dari bawah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News