JPNN.com 
Guru Pilih Pindah SMP Negeri, Sekolah Swasta Kelimpungan
Tapi, jika ada SMP swasta yang tidak melanggar aturan, sudah seharusnya pemkot tidak mengenakan sanksi.
MKKS sebenarnya cukup berkeberatan soal audit yang dilakukan pemkot melalui inspektorat beberapa hari ini.
Bukan karena apa-apa, MKKS melihat audit baru dilakukan saat ini. Berbarengan dengan protes sekolah swasta mengenai pelaksanaan PPDB yang tidak transparan.
Selama ini, bantuan bopda ke SMP swasta bukan tidak pernah diawasi pemkot. Tiga bulan sekali ada monitoring dan evaluasi (monev) oleh pengawas sekolah.
Seharusnya, jika sekolah penerima bopda melanggar, pengawas mengingatkan. Membina SMP swasta tersebut.
Selain bopda, saat ini yang disesalkan MKKS adalah banyaknya guru swasta yang pindah ke sekolah negeri.
Itu terjadi karena beberapa bulan belakangan, ada pembukaan guru kontrak di SMP negeri. Perekrutan guru kontrak itu hingga kini masih berjalan.
"Bayangkan SMP swasta harus mencari guru baru di tengah pembelajaran yang sudah dimulai," jelasnya.
SMP swasta di Surabaya Jatim melayangkan protes audit Bopda yang dianggap kurang tepat.
- Hengki Ungkap Kebijakan Baru Penempatan Guru PPPK
- Ditanya Masalah Guru, Anies: Kebijakan Pendidikan Umum dan Agama Harus Setara
- Anies Akan Atasi Masalah Zonasi dengan Menyetarakan Sekolah Swasta dan Negeri
- Ingin Negara Tak Bedakan Sekolah Negeri dan Swasta, Anies Singgung Guru PPPK
- Anies Berjanji Hapus Ketimpangan Antara Sekolah Negeri dan Swasta
- Janji Capres: Guru PPPK Boleh Mengajar di Sekolah Swasta
