Halaqah Nyai Nusantara Kupas Isu Perempuan dan Kemiskinan

jpnn.com - JAKARTA - Dalam rangka memberikan perhatian lebih terhadap isu kemiskinan pada perempuan, Perempuan Bangsa menggelar Halaqah Nyai Nusantara.
Ketua Umum Perempuan Bangsa Siti Masrifa mengatakan, kemiskinan sangat erat hubungannya dengan perempuan. Kemiskinan, kata dia, bisa memicu masalah sosial lainnya yang berawal dari ketidakmampuan untuk mengecap pendidikan.
"Kemiskinan telah mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut," kata Siti melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (21/12).
Siti berpendapat kemiskinan pula yang mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita. Akibatnya banyak anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban perdagangan manusia.
"Ini berdampak pada angka perdagangan orang, TKI, pernikahan dini dan kekerasan seksual ," ujar dia.
Menurutnya, persoalan kemiskinan ini pula yang dapat menjebak kaum perempuan ke dunia prostitusi. Disamping itu, pernikahan dini dan kekerasan pada perempuan juga menjadi isu yang diangkat pada halaqah kali ini.
"Budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan terhadap perceraian, yang mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial," terang Siti
Untuk diketahui 46,5% anak perempuan yang belum mencapai umur 18 tahun sudah melaksanakan pernikahan dini. Kemudian sebanyak 21,5% anak perempuan yang usianya mencapaib26 tahun juga sudah melangsungkan pernikahan.
JAKARTA - Dalam rangka memberikan perhatian lebih terhadap isu kemiskinan pada perempuan, Perempuan Bangsa menggelar Halaqah Nyai Nusantara.
- Kapan Jadwal Pelantikan Afni sebagai Bupati Siak? KPU Menjawab
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN