Hamdalah, Laporan Keuangan Kemensos Dapat Predikat WTP

Menurut Khofifah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tidaklah mudah. Dalam hal pengelolaan keuangan negara, harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, mengingat uang tersebut adalah milik masyarakat.

Khofifah menerangkan, beban dan tugas yang diemban Kemensos tidak ringan. Mengingat kementerian yang dipimpinnya mendapat tugas untuk mengentaskan kemiskinan dengan program yang langsung menyasar penerima manfaat by name by addres.

"Angka kemiskinan sangat fluktuatif. Bisa jadi hari ini dia sejahtera, namun karena terkena bencana tiba-tiba jatuh miskin. Disitulah tantangannya. Apalagi jenis permasalahan kesejahteraan sosial sangat banyak," paparnya.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada BPK yang sudah memberikan masukan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan yang baik.

"Kami bertekad menjaga predikat WTP ini untuk dipertahankan Kementerian Sosial pada tahun- tahun yang akan datang. Amiin," imbuhnya.

Seperti diketahui, BPK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) di Istana Bogor, Selasa (23/5). Sekitar 74 kementerian/lembaga (K/L) atau 84 persen mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 8 K/L mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Sementara itu, terhadap 6 K/L lainnya, BPK disclaimer atau tidak menyatakan pendapat.(jpnn)