Hanura Usulkan Jokowi Gandeng KPK Agar Selektif Pillih Menteri

jpnn.com - JAKARTA – Ketua DPP Partai Hanura, Sarifuddin Sudding meminta calon presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Jusuf Kalla lebih selektif dalam merekrut calon pembantunya nanti.

Salahsatu caranya dengan tidak merekrut calon menteri yang terindikasi kasus korupsi. Hal itu dikarenakan komitmen pasangan tersebut untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

“Komitmen Jokowi-JK harus diimplentasikan dalam merekrut calon menteri yang bersih rekam jejaknya. Jangankan yang sudah jadi tersangka kasus korupsi, orang yang terindikikasi atau ada indikasi, disebut-sebut ikut terindikasi, jangan dipilih dan tidak boleh masuk dalam jajaran kabinet Jokowi-JK,” kata Sudding di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/8).
 
Anggota Komisi III DPR RI  ini mengatakan, bila pucuk pemerintahan tetap memilih atau merekrut calon menteri yang terindikasi, maka pemerintahan Jokowi-JK akan tersandera. Selain itu publik juga akan mulai mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi-JK.

“Ini akan jadi preseden buruk. Jokowi-JK akan tersandera. Jadi calon menteri itu harus betul-betul orang bersih dan bersama membangun bangsa,” kata dia.
 
Karena itu, Jokowi, kata Sudding, harus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka punya track recor lengkap siapa saja yang sudah diadukan dan tercatat ataupun terindikasi kasus korupsi.
 
“Saya pikr, caranya, yakni Jokowi harus kerjasama dengan penegak hukum untuk mendapatkan rekomendasi siapa saja calon menteri yang benar-benar bersih. Jokowi nanti bisa dapatkan apakah si A, B, C ada terindikasi korupsi atau tidak,” pungkasnya.
 
Sementara itu, Ketua DPP Hanura Yuddy Chrisnandi mengatakan, postur kabinet yang akan dibentuk presiden dan wakil presiden terpilih itu tak akan jauh berbeda dengan kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Kurang lebih sama dengan SBY, karena pos-pos menteri SBY sudah disesuaikan dengan UU Kementerian Negara," kata Yuddy.
 
Menurutnya, postur kabinet SBY sudah memadai karena selain didasarkan pada UU Kementerian Negara, juga berdasarkan kajian akademisi dan tinjauan pakar. “Tampaknya format kementerian di pemerintahan SBY menjadi dasar dari pembentukan kabinet Jokowi-JK,” lanjut mantan Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Partai Golkar periode 2004-2009 ini.

Jokowi-JK sendiri hingga saat ini belum memberikan sinyal siapa saja yang akan duduk dalam kabinetnya nanti. Tapi menurut Yuddy, peluang antara yang berasal dari partai dan non-partai sama besar.  

“Ketua umum partai, kader-kader partai tetap memiliki peluang masuk kabinet, tergantung kebutuhan Jokowi-JK,” ujar dia.
 
Lebih lanjut, Yuddy juga menegaskan, ketum dan kader partai bisa menjadi anggota kabinet asalkan profesional. Syarat penting lainnya, jika terpilih sebagai menteri, mereka harus melepas jabatan di partai. “Semua ketua umum parpol pendukung pasti dibutuhkan, untuk posisinya Jokowi-JK yang paling tahu,” paparnya.
 
Terkait partainya, Yuddy mengaku hingga saat ini Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, tak mengajukan kadernya untuk dalam kabinet Jokowi-JK. Begitu juga sebaliknya Jokowi-JK tak meminta agar partai itu mengajukan nama calon anggota kabinet.

“Karena bagi Hanura, dukungan yang diberikan kepada Jokowi-JK tidak didasari pada pragmatis atau transaksional, tapi pada perjuangan,sehingga kita ikhlas jika tidak diminta ataupun diminta duduk dalam kabinet, yang penting mereka komitmen pada visi dan misi,” pungkasnya. (dms)