Hanya Separoh Guru di Perbatasan Terima Tunjangan

JAKARTA – Tunjangan khusus bagi guru-guru yang bertugas di daerah perbatasan dan terpencil malah menimbulkan gejolak sosial. Pasalnya, karena tunjangan itu banyak tak sampai ke tangan yang berhak. Tahun lalu, tunjangan yang terserap alias terdistribusi dengan baik hanya sekitar 50 persen.

Hal tersebut mencuat dalam Diskusi Publik bertema Mencari Solusi Problematika Pendidikan dan Guru di Perbatasan yang digelar Fraksi Partai Golkar DPR, Jumat, (25/11). Diskusi menghadirkan anggota Komisi X Hetifah dan Dzulfadhli, keduanya berasal dari daerah pemilihan (dapil) Kaltim dan Kalbar yang beberapa wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia. Selain mereka, juga ada beberapa guru dari daerah perbatasan yang hadir.

Agustinus, guru SMA 1 Badau, Kapuas Hulu, Kalbar mengatakan, permasalahan pendidikan di perbatasan tak lepas dari minimnya inftrastruktur maupun sarana dan prasarana kehidupan sosial. “Saya sebetulnya malu mengatakan, listrik kami berasal dari negara tetangga (Malaysia, Red.),” sesalnya.

Selain itu, di tiga kecamatan perbatasan di Kapuas Hulu, yakni Badau, Empanang, dan Puring Kencana, hanya ada satu sekolah menengah atas, yaitu di Badau. Hal ini membuat anak-anak perbatasan kesulitan melanjutkan pendidikan.