Hanya Separoh Guru di Perbatasan Terima Tunjangan

Mengenai tunjangan guru di perbatasan, dia menilai juga ada masalah. Dari sekitar 1.100 guru yang seharusnya dapat tunjangan tersebut, yang menikmatinya hanya separuhnya. Ketika ditanyakan ke Kementerian Pendidikan, kata dia, terkesan saling lempar tanggung jawab. Data yang tak valid dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) jadi alasan.

Ngoson Di’ong, pengawas TK/SD Long Apari, Kutai Barat, Kaltim mengatakan, mengurai persoalan pendidikan di perbatasan tak bisa singkat karena terlalu kompleks. Di Long Apari, kata dia, untuk mencairkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) saja, kepala sekolah perlu waktu sekitar 2 minggu untuk mengurusnya di kabupaten.

Dia membenarkan bahwa distribusi tunjangan bagi guru perbatasan yang tak lancar menimbulkan gejolak sosial. “Ada guru yang sudah lama mengabdi tapi tidak dapat, sementara ada guru baru yang dapat,” jelasnya.

Menanggapi realita itu, anggota Komisi X Zulfadhli mengatakan, selama ini pemerintah hanya seolah-olah membangun daerah perbatasan sebagai beranda negara. Tetapi nyatanya, program-program pembangunan itu banyak yang tidak efektif. Pemerintah merencanakan pembangunan tanpa memahami persoalan, sehingga anggaran pembangunan pendidikan di perbatasan sia-sia.