Harapan Kadin untuk Proyek Ibu Kota Negara, Pak Jokowi, Mohon Dengarkan
jpnn.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menaruh harapan khusus dalam proyek pembangunan ibu kota negara yang baru.
Kadin meminta pemerintah untuk melibatkan para pakar berbagai disiplin ilmu, baik di bidang perencanaan regional, arsitektur, lingkungan hidup, dan ekonomi dalam proyek tersebut.
“Pelibatan pakar dari berbagai disiplin ilmu sangat diperlukan, untuk menciptakan ketersambungan antara tahapan perencanaan mulai dari level makro hingga mikro dan tahapan-tahapan pembangunan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional Arsjad Rasjid dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis.
Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara adalah lokasi yang sangat strategis karena memiliki lahan yang luas.
"Pemindahan ibu kota negara juga secara otomatis akan menciptakan sentra-sentra baru perekonomian dan menumbuhkan populasi pengusaha nasional di daerah,” jelas dia.
Presiden Jokowi secara resmi telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Rencananya, wilayah itu akan berperan sebagai ibu kota pemerintahan dan Jakarta dijadikan sebagai pusat bisnis dan keuangan berskala internasional.
"Saya mengapresiasi keterbukaan pemerintah pada rencana pembangunan ibu kota negara yang baru. Sejak awal perencanaan, pemerintah sangat terbuka menerima masukan-masukan dari pengusaha dan kalangan lainnya. Ini penting dan menjadi awal yang baik," ujarnya.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menaruh harapan khusus dalam proyek pembangunan ibu kota negara yang baru.
- Menaker Ida Sebut Dokumen Program K3 Nasional 2024-2024 untuk Tingkatkan Kemajuan
- 2.086 Hektare Tanah IKN Masih Bermasalah, Ternyata Ini Penyebabnya
- Pj Gubernur Agus Fatoni Gandeng Kadin untuk Genjot Realisasi Gerakan Serentak di Sumsel
- KADIN Ungkap Data Pangan Memperkuat Sektor Pertanian
- Siapa Milenial dan Gen Z yang Tertarik Pindah ke IKN?
- Jakarta Diusulkan Jadi Ibu Kota Legislatif