Harga Minyak Dunia Naik, Wajar BBM Bersubsidi Ditinjau
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menyatakan, konflik Rusia-Ukraina membuat harga minyak dunia terkerek naik hingga di atas USD 100 per barrel.
Hal itu membuat pemerintah Indonesia harus memikirkan ulang harga BBM bersubsidi yang berlaku saat ini.
"Wajar apabila harga BBM bersubsidi ini ditinjau kembali, sebab kenaikan harga minyak dunia berpotensi menguras keuangan negara apabila penyesuaian harga BBM bersubsidi tak dilakukan," ujar Hery dalam Webinar Moya Institute bertajuk Kenaikan BBM Apakah Suatu Keharusan?, di Jakarta, Sabtu (27/8).
Apalagi, sambung Hery Sucipto, banyak pihak yang menilai subsidi BBM ini 'bocor' atau tidak tepat sasaran. Sehingga diperlukan rumusan kebijakan subsidi yang tepat agar tepat sasaran.
"Jangan sampai subsidi dinikmati justru oleh orang-orang kelas menengah keatas, yang sejatinya bukan kalangan yang berhak mendapatkan subsidi," ujarnya.
Pada kesempatan sama, pakar energi Institut Teknologi Bandung (ITB) Dr Yuli Setyo Indartono menekankan perlunya eksplorasi dan peningkatan penggunaan energi bauran dan energi terbarukan, guna menanggulangi krisis energi saat ini. Apalagi tidak ada jaminan harga BBM tidak naik lagi di masa mendatang.
Karena itu, Yuli Setyo menyatakan pentingnya peningkatan penggunaan biodiesel, gasifikasi batu bara dan biomass.
"Kendaraan elektrik juga opsi yang tepat. Norwegia misalnya sudah mencapai 94%, dan subsidinya pun menyasar segmen masyarakat yang tepat," ujar Yuli.
Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menyatakan konflik Rusia-Ukraina membuat harga minyak dunia terkerek naik hingga di atas USD 100 per barrel
- Konflik Timur Tengah: Pemerintah Diminta Cari Alternatif Pasokan Minyak dari Negara Lain
- Menko Airlangga: Sampai Juni Harga BBM Tak Naik
- Perang Iran-Israel, Bagaimana Nasib Harga BBM Subsidi?
- Menjelang Mudik Lebaran, Truk Pengangkut Barang Dibatasi Melintas
- Pertamina Bersama Pemerintah Siap Menyalurkan Subsidi Energi 2024 Tepat Sasaran
- PKS Kritik Pembatasan BBM Bersubsidi, Pemerintah Jangan Sewenang-wenang