JPNN.com 
Harga Minyak Meroket, DPR Minta Pemerintah Bertindak
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta perhatian pemerintah terkait ekspor crude palm oil (CPO).
Mulyanto juga meminta pemerintah memberlakukan pembatasan kuota untuk mengamankan bahan baku industri minyak goreng dan biofuel dalam negeri.
"Jangan sampai semua produksi CPO diekspor untuk mengejar cuan para pengusaha," ucap kata Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com.
"Pembatasan perlu dilakukan agar tidak merusak persediaan CPO untuk keperluan industri dalam negeri," imbuhnya.
Politikus PKS itu menyebut bila perlu pemerintah memberlakukan kebijakan domestic market obligation (DMO) atau prioritas penjualan ke dalam negeri.
"Kalau perlu seperti yang dikenakan pada komoditas batu bara dan gas alam," katanya.
Mulyanto menyebut pemerintah harus bergerak cepat, karena industri minyak goreng dan biofuel mulai menjerit.
"Kalau tidak segera ditangani bisa berdampak fatal. Harga minyak goreng akan melesat tinggi. Juga terkait ketersedian biofuel. Ujung-ujungnya masyarakat lagi yang jadi korban," kata Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta pemerintah mengatasi kenaikan harga minyak goreng dan keresahan industri biofuel.
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Bersama Koalisi Pemerintah, PKS Makin Kukuh Melayani & Membela Rakyat
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- PKS Instruksikan Kader di Pos Menteri & Kepala Daerah Menyukseskan Program Prabowo
- Aboe Bakar: Kepala Daerah dari PKS Harus Selaras dengan Prabowo
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
