Harga Perumahan Ditetapkan Berdasarkan Wilayah

JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) minta Perumnas proaktif dalam penyediaan ruman PNS. Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengatakan, Perumnas sudah melaporkan progress kinerja sekaligus menjawab keluhan yang diterima dari pemerintah daerah (Pemda) terkait kinerjanya.

”Dari hasil peninjauan saya selama kunjungan kerja ke daerah banyak mendapat keluhan dari pemda yang menyatakan Perumnas kurang proaktif menindaklanjuti PKO. Karena itu, saya mendorong Perumnas untuk lebih proaktif menindaklanjuti PKO karena Perumnas bukan institusi pemerintah melainkan BUMN, jadi saya yakin Perumnas bisa lebih cepat dalam merealisasikan target dan saya ingin Perumnas menjadi Pionir," katanya.

 

Lebih lanjut Djan Faridz juga mengatakan, Perumnas bisa bekerja sama dengan BPN untuk pembebasan sertifikat dan PLN untuk pembebasan biaya pemasangan listirk. ”Saya sudah bertemu dengan Dirut PLN dan dia sudah bersedia untuk membantu pembebasan biaya pemasangan listrik dengan catatan lokasinya sudah pasti. Namun, nanti bebannya diserahkan kepada penghuni dengan cara dicicil. Perumnas di sini bisa bekerja sama,” tuturnya.

Terkait dengan kesulitan yang dihadapi dalam pemasalahan lahan untuk pembangunan rumah, Djan Faridz mengaku apabila pemda minta tanahnya untuk dihargai itu adalah urusan pemda. ”Jika pemda minta lahannya dihargai itu tidak masalah dan bukan salah pemerintah pusat. Yang terpenting pemerintah pusat telah mengingatkan pemda untuk menyediakan lahan bagi perumahan PNS dengan syarat tanahnya dihibahkan,” terangnya.