Hari Ini, DPD Gelar Paripurna Pemberhentian Irman Gusman
jpnn.com - JAKARTA - Keputusan sudah diambil. Irman Gusman, senator asal Sumatera Barat yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan gula, kini tidak lagi menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Badan Kehormatan (BK) DPD yang mengelar sidang kode etik, Senin (19/9) malam menetapkan pemberhentian Irman sebagai ketua.
"Menyimpulkan dan memutuskan saudara Irman Gusman diberhentikan," ujar Ketua BK DPD, AF Fatwa di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (19/9).
Dia menerangkan, pemberhentian Irman Gusman sebagai Ketua DPD merujuk pada Pasal 52 ayat 3 huruf c Tata Tertib DPD yang menyebutkan bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua DPD akan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila berstatus tersangka dalam perkara pidana.
Hasil sidang kode etik tersebut akan diberikan dalam rapat paripurna yang rencananya bakal digelar pada Selasa, 20 September 2016, sekira pukul 09.00 WIB.
Selain itu, lanjut mantan Wakil Ketua DPR ini, BK DPR juga tidak membutuhkan surat resmi dari pimpinan KPK terkait status Irman Gusman yang sudah menjadi tersangka.
Pasalnya, BK DPD sudah mendengar bahwa pihak keluarga Irman Gusman sudah mendapatkan surat penahanan dan penetapan tersangka oleh KPK. "Tidak dibutuhkan surat dari KPK itu," terang pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan tersebut. (cr2/jpg/jpnn)
JAKARTA - Keputusan sudah diambil. Irman Gusman, senator asal Sumatera Barat yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan gula,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Resinergi, Inovator Pengelolaan Sampah Terpadu dan Berkelanjutan Sukses Raih Pendanaan dari NEV
- FIR Kepri-Natuna Kini Dipegang Penuh RI, Ketua MPR Bamsoet Sampaikan Harapan Begini
- Prakiraan Cuaca di Riau 30 April 2024, BMKG: Hujan dan Angin Kencang, Waspada
- Mencekam, Kantor dan Rumah Dinas Polsek Homeyo Diserang, 1 Warga Meninggal
- Suryan Widati Sandang Gelar Doktor Manajemen Pendidikan Islam UMJ, Begini Disertasinya
- Wamendagri: Musrenbang Papua Barat 2024 jadi Momentum Perbaikan Pelayanan kepada Rakyat