Hashim: KMP Konstruktif dan Proaktif Terhadap Pemerintahan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djodjohadikusumo menegaskan bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) tidak berniat menjegal pemerintahan Joko Widodo. Dikatakannya, selama lima tahun ke depan KMP akan bersikap konstruktif dan proaktif terhadap pemerintahan Jokowi.
Konstruktif, jelas Hashim, berarti mendukung semua kebijakan yang berdampak baik bagi rakyat Indonesia, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Juga kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.
"Sedangkan proaktif berarti, mengawasi, mengkritik dan mengkoreksi kebijakan pemerintah yang akan mungkin merugikan rakyat, merusak keutuhan NKRI serta yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 45 maupun Bhineka Tunggal Ika," kata Hashim dalam keterangan persnya, Jumat (10/10).
Lebih lanjut Hashim mengatakan, KMP akan menjalankan dua fungsi tersebut melalui kekuatan mereka di parlemen. Keduanya juga telah sesuai dengan fungsi parlemen yang diatur oleh konstitusi Indonesia.
"Dan dilakukan juga oleh parlemen negara-negara demokrasi di dunia sesuai dengan sistem mereka masing-masing," pungkas adik Prabowo Subianto ini.
Pernyataan tertulis Hashim ini dikeluarkan untuk mengklarifikasi pemberitaan yang menyebut dirinya dan KMP berniat menjegal Jokowi. Hashim merasa ucapannya telah dimanipulasi oleh sejumlah media massa lokal. (dil/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djodjohadikusumo menegaskan bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) tidak berniat menjegal pemerintahan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Calon Haji Asal Tulungagung Meninggal Dunia Sebelum Berangkat ke Tanah Suci
- Asido Hutabarat: Kurator Wajib Mengamankan Aset Pailit
- Belum Puas, Prabowo Ingin Biaya Haji RI Lebih Murah Lagi
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- BMKG Prakirakan Sebagian Besar Kota di Indonesia Berpotensi Hujan, Ini Wilayahnya
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Database BKN Ada yang Tak Bisa Jadi PPPK, Bantuan Rp 3 Juta Mengucur, Ini yang Terjadi