Hasil Survei soal Politik Uang: Transfer ke Rekening hingga Bagi - bagi Pulsa

Dari hasil survei menyebut, secara garis besar tingkat kerawanan terjadinya praktik politik uang masih relatif tinggi. Angkanya berkisar 17–20 persen. Jadi, pihaknya bersiap mengambil langkah antisipasi dengan melibatkan Gakkumdu Kota Malang.

Salah satu caranya dengan lebih mempersiapkan patroli selama masa tenang, yakni mulai 14–16 April. ”Patroli ini untuk lebih spesifik untuk menekan kemungkinan terjadinya money politics,” ucap mantan Komisioner KPU Kota Malang ini.

Dia menambahkan, survei tersebut sekaligus merespons instruksi langsung dari Bawaslu Provinsi Jatim.

”Semua daerah melakukan pemetaan ini. Tujuannya sebagai dasar untuk mengambil langkah antisipasi,” imbuhnya. Alim menyebut, hasil survei itu sudah diteruskan ke Bawaslu Jatim yang nantinya data tersebut dikirim ke Bawaslu pusat.

Yang menarik, ada pergeseran pola praktik politik uang yang sudah berlangsung menjelang coblosan Pemilu 2019. Di antaranya, uang yang bakal dibagikan kandidat kepada calon pemilih tak hanya dalam bentuk uang tunai yang diamplopi.

Uang yang diharapkan kandidat bisa menggerakkan pemilih datang ke TPS dan mencoblos namanya itu juga ada yang ditransfer. ”Modus ini tentu tujuannya mengelabui pengawas. Karena kalau transfer, nggak ada gerak-gerik secara fisik,” tandas Alim.

Tak hanya itu, masih kata dia, pihaknya juga bakal memaksimalkan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) dalam mencegah pelanggaran, terutama money politics.

”Sebab, biasanya tim sukses kandidat juga berusaha memengaruhi pemilih dengan beragam cara hingga sesaat sebelum coblosan. Sangat mungkin, politik uang bakal dilakukan di TPS dan sekitarnya.”