Hasto: Jaring Pengaman Sosial Harus Pro Wong Cilik

Hasto: Jaring Pengaman Sosial Harus Pro Wong Cilik
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam diskusi Taruna Merah Putih (TMP) yang digelar secara virtual di Jakarta. Foto: dok. PDIP

Pancasila dan Konstitusi Negara sekalipun memerintahkan yang sama. UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal kelima Pancasila tentang keadilan sosial harus dijiwai oleh sila-sila lainnya.

Terkait tema jaring pengaman sosial, karena Pancasila mengajarkan semangat pembebasan dan keberpihakan, maka Kementerian Sosial yang dipimpin Menteri Juliari Batubara pun hadir demi memastikan negara hadir di tengah masyarakat.

Bukan hanya lewat bantuan sosial, tetapi juga melalui berbagai kebijakan yang mampu meningkatkan kemampuan rakyat menghadapi pandemi.

"Kami percaya Pak Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial mampu membuat langkah terobosan yang mewujudkan kehadiran negara di tengah pandemi. Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, kami percaya Pak Ari akan mendorong kerjasama dengan para menteri lainnya agar tercipta program padat karya sehingga rakyat mendapatkan kesempatan kerja," beber Hasto.

Begitupun di bidang kesehatan, Hasto mengatakan Menkes Terawan Agus Putranto mendorong program yang meningkatkan kesehatan rakyat dan kemandirian rakyat.

Bagi PDIP, bukan hanya mendidik rakyat, namun juga sarana prasarana demi memastikan pangan bergizi untuk rakyat.

"Kita semua berharap Kemenkes terus membangun dan mendorong rakyat berdikari untuk terus mencukupi kesehatan dengan apa yang kita punya. Kami yakin Pak Menteri Kesehatan mampu menjalankan misi kerakyatan tsb”, ujarnya.

Menurutnya, perlu juga peran penting kepala daerah, yang harus menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat, terlebih di kondisi pandemi covid-19 saat ini.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pemerintah menjalankan jaring pengaman sosial dengan spirit pembebasan dan pro Wong Cilik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News