Hemat APBN, Jokowi Diminta Rampingkan Kabinet

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Jokowi Watch, Tigor Doris S menyarankan presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) melakukan perampingan kabinet, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan lembaga pemerintah lain untuk menghemat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Jika mau menghemat APBN, Jokowi sebaiknya merampingkan kabinet dan lembaga negara lainnya, di samping menghindari 'guncangan' keuangan negara akibat besarnya alokasi APBN untuk subdisi bahan bakar minyak (BBM) dengan cara yang cerdas dan berperasaan," katya Tigor di Jakarta, Selasa (9/9).

Walau banyak analisis yang menyatakan subsidi itu adalah salah satu penyebab dominan APBN 'ketar-ketir', tapi menurut Tigor, bukan berarti itu hal yang harus pertama kali untuk diatasi Jokowi saat menjabat sebagai presiden.

Apalagi menurutnya, Indonesia adalah negara kesejahteraan dan posisi subsidi merupakan salah satu bentuk karakteristik pelayanan publik, maka sebelum melakukan penghapusan subsidi itu, Jokowi harus terlebih dahulu memangkas pembiayaan kabinet dan LPNK.

"Sebaiknya Jokowi mulai menangani masalah subsidi dengan keputusan yang 'berhati' namun rasional, dan tidak bisa memutus dengan rasional semata. Sebab Jokowi dipilih rakyat bukan semata karena rasionalitas," terangnya.

Oleh karenanya, ujar Tigor, Jokowi harus terlebih dahulu menerapkan janji efisiensi dalam kampanyenya terhadap instrumen pemerintahannya sendiri. Baru kepada rakyatnya. "Langkah awal yang pas dan ideal adalah dengan perampingan dan memaksimalkan sinergi Kementerian/LPNK," sarannya.

Selain itu Tigor menjelaskan, UUD 1945 hanya mengenal menteri sebagai pembantu presiden, maka Jokowi harus fokus memaksimalkan kinerja para pembantunya. Bukan malah ikut mempertahankan banyak pembantu, apalagi sampai meniru presiden sebelumnya yang sampai membentuk koordinator (menteri koordinator) serta membagi-bagi posisi kepada pembantu dari pembantunya.

"Kabinet yang ada saat ini boros anggaran. Ketika kementerian yang wajib dalam UU hanya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Agama sehingga bisa berada di semua level pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. Namun nyatanya saat ini malah para pembantunya pembantu presiden yakni LPNK seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan mudah tumbuh bagai jamur sampai di provinsi, kabupaten dan kota. Ini pemborosan yang menurut kami diduga disengaja secara sistematis," pungkasnya. (fas/jpnn)