Hilirisasi Nikel Disebut Hanya Untungkan Industri China, Staf Kemenkeu Bilang Begini

Hilirisasi Nikel Disebut Hanya Untungkan Industri China, Staf Kemenkeu Bilang Begini
Kemenkeu membantah tudingan Faisal terkait smelter nikel China tidak dikenai pungutan pajak. Foto: CARLOS ALONZO / AFP

“Royalti memang pungutan yang secara konsep dan aturan dikenakan terhadap eksploitasi sumber daya alam. Ini berlaku umum. Untuk ijin usaha industri pungutannya tentu bukan royalti, melainkan bea keluar (saat impor) dan pajak-pajak lain (PPh, PPN, Pajak Daerah),” kata dia.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto turut membantah tudingan Faisal Basri yang menyebut smelter China tak dikenai pajak.

“Di sini Faisal Basri tidak memahami ketentuan tax holiday di Indonesia sehingga mencapai kesimpulan yang salah. Tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar 30 triliun atau lebih,” kata Seto.

Jika kurang dari itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun. Insentif tax holiday itu hanya untuk PPh Badan, tetapi pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar.

Seto menjelaskan penerimaan pajak dari sektor hilirisasi nikel pada 2022 sebesar Rp 17,96 triliun atau naik sebesar 10,8 kali lipat dibandingkan 2016 yang hanya sebesar Rp 1,66 triliun.

Sementara itu, pendapatan PPh Badan di sektor ini pada 2022 sebesar Rp 7,36 triliun atau naik 21,6 kali lipat dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar Rp 340 miliar.

“Analisis yang disampaikan Faisal Basri dalam menyanggah statemen Presiden Jokowi terkait dengan perpajakan ini juga salah. Dari data di atas, telah terjadi peningkatan pajak yang cukup signifikan dari sektor hilirisasi ini,” tuturnya.

Seto juga menyanggah tudingan Faisal yang menyebut 90 persen keuntungan hilirisasi nikel hanya dinikmati China.

Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membantah tudingan Faisal terkait smelter nikel China tidak dikenai pungutan pajak

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News