JPNN.com

HKTI Tetap Kritis Kalau Kebijakan Merugikan Petani

Minggu, 20 Oktober 2019 – 14:58 WIB HKTI Tetap Kritis Kalau Kebijakan Merugikan Petani - JPNN.com
Ketua Dewan Pembina HKTI Oesman Sapta Odang (kanan) dan Ketua Umum HKTI Moeldoko saat peresmian kantor baru HKTI di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/10). Foto: M Kusdharmadi/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Oesman Sapta Odang bersama Ketua Umum HKTI Jendeal (Purn) Moeldoko meresmikan kantor baru HKTI di Jalan Taman Lawang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/10) pagi.

Peresmian kantor baru yang bertepatan dengan hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin, itu dihadiri para pengurus HKTI se-Indonesia, dan tamu undangan lainnya. Peresmian kantor ditandai dengan pemotongan tumpeng bersama, dan pembukaan plang nama yang berada di halaman.

OSO terus berupaya menjadikan HKTI sebagai wadah untuk memikirkan dan mengeksekusi persoalan-persoalan yang dihadapi petani, dan sektor pertanian. “HKTI harus mendukung program pemerintah dalam hal meningkatkan indeks dan produktivitas pertanian, serta mendukung modernisasi teknologi pertanian,” kata OSO.

Sementara, Moeldoko menambahkan peresmiankantor ini merupakan wujud kepedulian OSO dalam memikirkan HKTI lebih baik dan representatif. Sebetulnya, kata Moeldoko, sudah ada kantor sebelum yang sekarang, tetapi kurang mantap.

“Jadi, harapannya di sini kami bisa banyak mengundang pihak untuk diajak memikirkan bagaimana persoalan pertanian dan petani Indonesia bisa dicarikan solusi,” kata Moeldoko usai peresmian.

Mantan panglima TNI itu menambahkan HKTI sebagai panel strategic pemerintah tentu bisa memberikan pandangan-pandangan, tetapi tetap kritis ketika kebijakan yang diambil sunguh-sungguh merugikan petani Indonesia.

“Kami juga bersuara agar petani harus selalu terlindungi. Petani yang lemah harus diperkuat,” ungkap mantan pangdam Sriwijaya itu.

Menurut Moeldoko, setidaknya ada beberapa persoalan pertanian dan petani yang tergolong kompleks. Misalnya, persoalan capital atau modal. Walaupun sudah ada KUR, tetapi tetap harus mengikuti standar perbankan. “Sehingga menjadi masalah,” tegasnya.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...