HNW Sarankan Pemerintah dan DPR Bertemu Bahas Ini

jpnn.com - JAKARTA - Keabsahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus melalui undang-undang (UU). Demikian juga halnya dengan APBN Perubahan (APBNP), itu juga harus dibahas pemerintah bersama DPR dan payung hukumnya juga harus UU.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, di Gedung Nusantara III, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (9/9), menyikapi kontroversi pemotongan APBNP yang menggunakan mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).

"Menurut saya, seharusnya pemotongan anggaran harus dibahas lagi dengan DPR agar apa yang dipersepsikan oleh pemerintah dipahami dan disepakati oleh DPR," kata Hidayat.

Kalau lewat Inpres, lanjutnya, di samping betentangan dengan konstitusi, DPR sendiri menjadi tidak paham dengan apa yang jadi persepsi pemerintah. Misalnya, kata Hidayat, anggaran mitra Komisi I DPR untuk Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara dan Kementerian Luar Negeri dipotong.

"Padahal jelas sekali ancaman terhadap negara kita ini dikaitkan dengan intelijen kita juga sangat tinggi. Makanya kami di Komisi I DPR menolak jika terjadi pemotongan anggaran di Kemhan, Kemlu dan BIN karena anggaran untuk perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri semakin dibutuhkan," tegasnya.

Oleh karena itu, politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan pemerintah dan DPR bertemu untuk mendiskusikan pemotongan APBNP ini.

"Jadi menurut saya hal yang penting pemerintah dan DPR duduk bersama membahas kembali keuangan. Kami juga melihat betul bahwa keuangan negara lagi susah. Tapi apakah sudah sampai di tingkat seperti sekarang. Ini menjadi penting untuk dibahas lagi dengan DPR," pungkasnya.(fas/jpnn)