Honorer K2 Kubu Prabowo Mengaku tak Paham, Pro Jokowi Bilang Jangan Berpikir Sesaat

Honorer K2 Kubu Prabowo Mengaku tak Paham, Pro Jokowi Bilang Jangan Berpikir Sesaat
Pengurus Pusat Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Nur Baitih (tengah) bersama rekan-rekannya di Istana Presiden, Selasa (19/1). Foto: Fathra/JPNN.com

"Coba deh diingat lagi, selama penyampaian visi misi, apakah ada 01 singgung honorer? Kan enggak ada toh. Janjinya akan meningkatkan SDM tapi bukan untuk honorer K2 menjadi PNS melainkan jadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)," kata Itong kepada JPNN, Sabtu (11/5).

BACA JUGA: Pilpres 2019 Membelah Honorer K2 menjadi Dua Kubu, Demi Status PNS

Bagi guru SD di Banyuwangi ini, penyelesaian honorer K2 di era Jokowi sudah jelas. Usia 35 tahun ke atas jadi PPPK. Sedang yang usianya 35 tahun ke bawah bisa ikut tes CPNS.

Dia pun pesimistis, Jokowi akan mengeluarkan regulasi khusus honorer K2 jadi PNS. Yang ada justru penguatan kedudukan PPPK. Di mana presiden akan menetapkan peraturan tentang jabatan apa saja yang bisa diisi PPPK.

Dalam rekrutmen tahap satu, pada Februari 2019, perpres tentang jabatan-jabatan PPPK belum ditetapkan.

Yang ada hanya pembatasan siapa saja honorer K2 bisa ikut tes yaitu guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Tenaga teknis lainnya harus gigit jari seperti dalam rekrutmen CPNS 2018 jalur honorer K2.

"Saya kok yakin ya, bila Jokowi memerintah dua periode, posisi PPPK akan diperkuat. Regulasi dibuat bukan untuk honorer K2 jadi PNS. Regulasinya ya pengklasifikasian jabatan-jabatan PPPK," ucapnya.

Namun, pendapat berbeda diungkapkan Nur Baitih, koordinator Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta.

Honorer K2 pendukung Prabowo – Sandi berbeda sikap dengan pro Jokowi – Sandi soal rekrutmen PPPK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News