Ibas Singgung Proyek Kereta Cepat di Pemerintahan Jokowi, Apa Kabar?

Selain proyek kereta cepat, alumnus Institut Pertanian Bandung itu turut berbicara tentang Trans-Sumatera hingga Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur.

"Saya juga bermimpi, mewakili Dapil Jatim VII, proyek JLS Jawa Timur itu bisa selesai. Hingga saat ini pembiayaan untuk JLS saja belum jelas,” tutur Ibas.

Selanjutnya, dia dalam rapat mempertanyakan soal peta jalan atau roadmap pemerintahan saat ini. 

Ibas kemudian membandingkan pada masa Presiden SBY ada program yang dikenal dengan nama MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. 

“Apakah pemerintah juga tidak memiliki (roadmap), ya, kalau di masa lalu ada MP3EI, yang sekarang sebetulnya masih dipakai meski berganti nama. Kalau proyek kecil seperti JLS saja tidak tuntas, saya jadi tidak yakin apakah pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang cukup besar, sebut saja penyelesaian Ibu Kota Negara (IKN) contohnya . Bukan hanya sekedar ‘roadmap’ pembiayaan (untuk saat ini saja, red), tetapi yang berkelanjutan,” tanyanya. 

Diakui Ibas, ekspansi fiskal memang diperlukan dalam pemulihan ekonomi saat ini. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan. 

“Di satu sisi, ekspansi fiskal diperlukan untuk penanggulangan Covid-19. Supaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan jaminan perlindungan sosial dapat dilakukan secara cepat, tepat dan efektif. Namun, terkadang apakah kita ini harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal yang lain? Agresif boleh, tetapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu kesinambungan fiskal antargenerasi.”

Ekspansi fiskal yang dimaksud Ibas yakni besarnya APBN sebesar 2708,7 Triliun. Sementara itu, perolehan pendapatan negara di kondisi perekonomian yang masih terbatas ini hanya sebesar 1840,7 Triliun.