Ibas Tekankan Pentingnya Penguatan SDM Lewat Pendidikan Konstitusi yang Masif dan Menarik

Menurut Ibas, sangat diperlukan peran besar MPR dalam menyelenggarakan kegiatan sosialiasi konstitusi yang lebih inklusif dan interaktif di dalam dan di luar negeri, salah satunya melalui kurikulum nasional.

“Kajian mengenai peran MPR RI untuk memperjuangkan materi empat pilar kebangsaan agar dapat masuk dalam kurikulum nasional,” katanya.

Tak hanya pendidikan konstitusi, menurut Ibas, untuk mendorong kemajuan bangsa, MPR juga perlu mengkaji sistem negara dan desain pemerintahan.

"Apakah sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia sudah optimal, ataukah perlu ada perbaikan dalam desain pemerintahan?" terangnya.

Dalam hal ini diperlukan tinjauan mendalam terhadap hubungan antara lembaga negara, khususnya dalam hal pembagian kekuasaan antara Presiden, DPR, dan MPR, termasuk DPD.

“Bagaimana memperkuat mekanisme checks and balances di Indonesia?” lanjut Ibas.

Hal tersebut berkaitan dengan penafsiran terhadap UUD 1945 dan ketetapan MPR yang masih berlaku.

Ibas pun berharap dengan semangat kolaborasi, Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR mampu membawa kajian komprehensif yang signifikan demi kemajuan bangsa dan negara, serta dapat memberikan penguatan kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia kuat di 2045.