ICMI Nilai Desentralisasi Jadi Titik Temu Keseimbangan Politik, Ekonomi, dan Sosial

Sudirman menegaskan sentralisasi kebijakan berpotensi menuju ke arah otoritarianisme.

Praktik koruptif yang akhirnya menjerat beberapa para kepala daerah, mulai dari tingkat kota/kabupaten hingga provinsi, tidak bisa dijadikan dalil untuk menarik kembali beragam kewenangan yang sudah diberikan kepada wali kota, bupati, dan gubernur.

Dia menyebutkan desentralisme bukan penyebab menjamurnya korupsi di tingkat daerah, tetapi para pejabat daerah terjerumus korupsi akibat ongkos politik yang mahal. Dengan demikian, upaya mengambil alih kewenangan daerah oleh pusat bukan sebuah solusi.

“Jangan ada pandangan bahwa efisiensi itu diperoleh dengan cara mensentralisir. Banyak negara yang melakukan itu, tapi di sana tidak menganut sistem demokrasi. Ini juga menjadi perhatian ICMI, apa yang salah dari otonomi daerah? Apakah orangnya atau sistemnya yang perlu ditata,” ucapnya.

Dia menilai desentralisasi sudah baik sehingga harus dipertahankan. Namum, sistem yang baik harus dijalankan oleh pelaku yang baik. Menurut dia, sebaik-baiknya sistem, jika tidak menemukan pelaku yang baik, maka akan menimbulkan masalah laten seperti korupsi.

“Aspek implementasi, kepemimpinan, kemampuan sumber daya manusia itu yang harus dijaga. Tapi secara kebijakan, strategi dan sistem sudah tepat desentralisme. Tinggal pengawasan, pemberdayaan dan pembinaannya,” ujarnya.

Selain itu, ICMI juga berharap pemerintah semakin peduli pada masukan dari masyarakat sipil. Pasalnya, sebagai negara demokratis, suara dari masyarakat harus didengar dan dijadikan pertimbangan utama saat akan mengambil sebuah keputusan strategis.

“Negara ini kuat jika tiga pilarnya kuat. Regulator ada di tangan pemerintah, korporasi sebagai penghela ekonomi utama, dan ketiga peran masyarakat sipil sebagai pengingat jika pemerintah kebablasan,” pungkas Sudirman Said. (mcr10/jpnn)