ICW: Gaji Tinggi, Gayus Tetap Saja Korupsi
Terkait Rencana Kenaikan Gaji 8.000 Pejabat Negara
Selasa, 25 Januari 2011 – 15:06 WIB
JAKARTA - Rencana Kementerian keuangan (Kemenkeu) untuk me-review ulang gaji sekitar 8.000 pejabat negara, juga mendapat sorotan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW menilai bahwa tujuan Kemenkeu menekan penyimpangan dengan cara menaikkan gaji itu, bukanlah solusi yang tepat. "Momennya saya kira tidak tepat. Lucu, kalau pemerintah bilang ini momennya tepat, di tengah harga barang naik, defisit negara besar, BBM subsidi mau dibatasi. Jangan sampai kebijakan (naik gaji itu) semakin menimbulkan antipati pada pemerintah," tegas Firdaus.
"Gayus yang berpenghasilan tinggi tetap saja korupsi. Kalau 8.000 gaji pejabat negara dinaikkan, maka pasti akan terbeban dalam APBN. Tidak mungkin tidak. Apalagi ada lima kementerian dan lembaga yang minta remunerasi juga," tegas pengamat dari ICW, Firdaus Ilyas, kepada wartawan, Selasa (25/1).
Firdaus mengatakan, boleh saja pemerintah punya berbagai landasan untuk menaikkan gaji. Namun apapun katanya, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum bisa bersaing seperti sekarang ini, rencana tersebut tidak tepat untuk dilaksanakan.
Baca Juga:
JAKARTA - Rencana Kementerian keuangan (Kemenkeu) untuk me-review ulang gaji sekitar 8.000 pejabat negara, juga mendapat sorotan dari Indonesia Corruption
BERITA TERKAIT
- Masjid JIEP Jayakarta Bakal Jadi yang Terbesar di Jakarta Timur
- Sampah Jakarta 8.200 Ton, DPRD Usulkan Tiru Singapura
- Kabar Terbaru dari Kapolres Metro Jakarta Utara Soal Kasus Kematian Taruna STIP Marunda
- Ketum MUI dan LDII Yakini Kebebasan Beragama Adalah Identitas Bangsa
- Pupuk Kaltim Mulai Proses Revamping Pabrik Tertua
- Jepang Sedang Siapkan Aturan Baru Bagi Pekerja Asing, Begini Harapan Menteri Ida Fauziyah