Ikuti Pidato Kenegaraan, Mawardi Yahya Catat Arahan Penting dari Presiden Jokowi

Ikuti Pidato Kenegaraan, Mawardi Yahya Catat Arahan Penting dari Presiden Jokowi
Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya bersama Forkopimda, pejabat eksekutif dan legislatif mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang ditayangkan TVRI melalui layar lebar di ruang sidang paripurna DPRD Sumsel, Rabu (16/8) pagi. Foto: dok Pemprov Sumsel

“Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial dengan total dari 2015 sampai 2023 sebesar Rp3.212 triliun, termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya, serta reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Prakerja,” kata Jokowi.

Kedua, pemerintah juga terus menggencarkan kebijakan hilirisasi industri yang tidak hanya dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang menghasilkan produktivitas nasional tetapi juga memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya.

“Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan,” ujarnya.

Hilirisasi yang ingin dilakukan Indonesia, kata presiden, adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, manfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisasi dampak lingkungan.

Hilirisasi tersebut juga harus mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, dan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.

Presiden menambahkan hilirisasi tak hanya dilakukan pada komoditas mineral tetapi juga nonmineral seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya.

“Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata presiden.

Eks Wali Kota Solo itu mencontohkan, sejak pemerintah memberlakukan kebijakan penghentian ekspor bijih nikel pada 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat.

Wagub Sumsel Mawardi Yahya bersama Forkopimda, pejabat eksekutif dan legislatif mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News