Imbauan Salat Id Disoal, Arteria PDIP: Iman Kami Mendahulukan yang Manfaat daripada Mudarat
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan meminta umat tidak berprasangka negatif kepada pemerintah soal imbauan salat Idulfitri tidak dilaksanakan di masjid dan lapangan, dengan massa banyak.
Pemerintah, kata dia, tidak mendiskriminasi muslim ketika mengeluarkan kebijakan tersebut. Kebijakan itu, semata-mata demi mencegah penularan coronavirus disease 2019 (COVID-19).
"Upaya-upaya imbauan yang seperti itu, bukan berarti menegasikan, tingkat keimanan atau tidak menghormati agama tertentu, tetapi ini demi kepentingan yang lebih besar," kata Arteria saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (23/5).
Arteria mengatakan, umat seharusnya bisa mematuhi imbauan pemerintah tidak menggelar salat Id di masjid dengan massa banyak. Terlebih lagi, ajaran Islam menyatakan bahwa perlunya umat menghindarkan diri terhadap kemudaratan.
"Kebetulan saya seorang muslim dan di iman kami mendahulukan yang manfaat daripada yang mudarat. Sejauh ini apa yang dilakukan negara di bawah Pak Joko Widodo, apa yang disampaikan MUI, tentunya untuk kemaslahatan umat," ucap dia.
Di sisi lain, dia meminta, aparat penegak hukum tidak berlaku represif di lapangan demi mengajak umat mematuhi imbauan pemerintah tidak menggelar salat Id di masjid.
Aparat penegak hukum, bisa melakukan tindakan persuasi sehingga kesadaran masyarakat bisa tumbuh untuk mencegah penularan COVID-19.
"Makanya saya meminta betul, aparat penegak hukum di lapangan harus lebih bijak lagi, tidak hanya dalam menerapkan hukum, tetapi bagaimana melakukan upaya-upaya persuasi kepada masyarakat," ungkap dia.
Arteria Dahlan meminta umat tidak berprasangka negatif kepada pemerintah soal imbauan salat Idulfitri tidak dilaksanakan di masjid
- Pascaidulfitri, Transaksi Emas di Pegadaian Naik 15 Persen
- Trafik Data Indosat Ooredoo Hutchison Melonjak Hingga 17% Sepanjang Idulfitri
- PDIP Menggugat KPU ke PTUN, Arief Poyuono Bakal Ajukan Gugatan Intervensi
- Airlangga Hartarto: Bagi Kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar
- Gugatan Disidangkan di PTUN, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
- Demi Demokrasi, PDIP dan NasDem Disarankan Akur di Luar Pemerintahan