INDEF Minta Pemerintah Berikan Insentif kepada Industri Terdampak Pandemi Covid-19

Pemerintah pun diminta untuk memberi perhatian khusus pada industri yang terdampak, selain tentunya menggali potensi ekspor dan hilirisasi.

“Kembali lagi yang dikejar itu sebetulnya apa, dan apa yang diprioritaskan di tahun ini,” tandas Andry.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tetap optimistis, waspada, dan antisipatif. Pemerintah juga menyiapkan berbagai strategi dan kebijakan agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% (yoy) di tahun 2023 dapat tercapai.

“Kalau kita bicara global, memang global masih ada awan hitam, bahkan Managing Director IMF mengatakan Indonesia itu adalah the bright sight in the dark. Nah, tentu Indonesia berharap, karena kita punya resiliensi selama penanganan pandemi covid-19, ini juga berharap punya resiliensi untuk di tahun 2023 ini,” tegas Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.

Untuk menjaga kinerja sektor manufaktur, Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah perlu optimistis, tetap menjaga demand, serta melakukan tindak lanjut hilirisasi dan pengembangan ekosistem di sektor manufaktur. Sedangkan dari sektor riil, Pemerintah akan meningkatkan kinerja industri berorientasi ekspor yang semakin berdaya saing.

Pemerintah, lanjut Airlangga, juga telah menetapkan kebijakan larangan ekspor bauksit yang akan berlaku mulai Juni 2023.

Dia mengungkapkan sebagian besar kebutuhan alumina masih impor, sehingga pembangunan smelter di dalam negeri menjadi prospek yang menjanjikan.

Menanggapi hal itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan kebijakan tersebut tidak serta-merta akan berimbas pada dinamika pertumbuhan ekonomi tahun 2023, meski tetap akan berpengaruh terhadap neraca dagang Indonesia.