Indonesia Pimpin ASEAN, Fadli Zon Punya Saran soal Upaya Akhiri Kekerasan di Myanmar

“Tidak boleh ada standar ganda dalam memandang krisis ini karena penghormatan terhadap HAM bagi setiap individu adalah prinsip yang inklusif, tidak peduli ras, suku, pandangan politik, maupun agamanya,” ujar Fadli Zon.

DPR RI pun akan terus mendorong berbagai upaya melalui diplomasi parlemen untuk mewujudkan stabilitas regional di kawasan ASEAN dan mendorong demokrasi di Myanmar. “...sehingga krisis kemanusiaan ini dapat segera diakhiri,” tambahnya.

Sejak junta militer di Myanmar berkuasa melalui kudeta pada 1 Februari 2021, sudah ribuan orang termasuk anak-anak meninggal karena kekerasan.

Junta militer di negeri yang dahulu bernama Burma itu juga menahan ribuan warga sipil yang dianggap menentang penguasa.

Selain itu, lebih dari satu juta masyarakat minoritas Rohingya terpaksa mengungsi maupun pencari suaka melalui jalur laut.

Fadli menyebut krisis demokrasi di Myanmar merupakan pangkal berbagai situasi kemanusiaan yang kian memprihatinkan.

Peraih gelar M.Sc dari The London School of Economics and Political Science itu pun mengkhawatirkan krisis di Myanmar akan berdampak pada posisi Indonesia sebagai pemegang Keketuaan ASEAN 2023.

Fadli memperkirakan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” yang diusung Indonesia bakal terganggung situasi Myanmar.