Industri Wajib Transparan Pada Pemerintah

"Jadi, dengan adanya Perpres ini, maka nantinya transparansi akan kita peroleh dari perusahaan. Pada hakikatnya, ada pelaporan yang paralel dari pemerintah dan perusahaan kepada tim transparansi. Perusahaan nantinya melaporkan apa yang dibayar kepada pemerintah, baik pajak ataupun non-pajak," tegas Hatta.

Selain itu, masih menurut Hatta, pemerintah juga nantinya akan melaporkan apa-apa saja yang telah mereka terima dari perusahaan. Kedua laporan tersebut nantinya direkomendasi dan diberikan keleluasaan kepada publik untuk dapat mengaksesnya. Baik melalui media internet, media tertulis, ataupun dengan menggelar seminar terbuka.

"Sampai dengan akhir tahun ini, kita akan lakukan berbagai persiapan pembentukan kesekretariatan, sehingga pada awal tahun 2011 nanti unit kerja yang baru sudah bisa beroperasional melakukan format isian pelaporan pemerintah maupun perusahaan, untuk menindaklanjuti Perpres mengenai transparansi ini," jelas Hatta. (afz/jpnn)