Informasi Terbaru dari BKN, Mungkin PPPK Makin Kecewa
jpnn.com, JAKARTA - Proses pengangkatan 51.293 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari honorer K2 sepertinya masih berliku.
Pasalnya, hingga saat ini beberapa regulasi turunan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK belum juga terbit.
Padahal pascaterbitnya Perpres Gaji dan Tunjangan PPPK pada 29 September, pemerintah langsung bergerak menyusuri regulasi berupa peraturan menteri serta petunjuk teknis. Namun, sudah sebulan lebih belum selesai juga.
Plt Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengungkapkan, juknis PPPK belum selesai.
Masih ada revisi yang dilakukan Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN.
"Juknisnya belum selesai disusun. Kemarin masih revisi oleh Direktur Peraturan Perundang-undangan," kata Paryono kepada JPNN, Kamis (5/11).
Dia juga tidak bisa menjawab ketika ditanya kapan jadwal pemberkasan NIP 51.293 PPPK yang direkrut Februari 2019.
Alasannya, selain regulasinya masih belum lengkap, pemerintah masih menyelesaikan pemberkasan NIP CPNS 2019.
Berikut ini penjelasan terbaru pejabat BKN soal regulasi turunan Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
- PPPK Punya Hak & Tanggung Jawab sama dengan PNS, tetapi Bedanya Jelas
- Sesmenpora: PPPK Bukan ASN Nomor Dua
- Menteri Anas Singgung Lagi PPPK Part Time, 20% Jatah Guru Swasta
- 5 Berita Terpopuler: Pemerintah Buka Data yang Bikin Kaget, Semoga Sisa Honorer Diangkat ASN
- Ratusan PPPK Ikut Orientasi, Sekda Titip Pesan, Semoga Sisa Honorer Diangkat ASN
- Kota Pontianak Menyiapkan 528 Formasi CPNS dan 687 PPPK