Ingatkan Capres Hindari Bunglon Politik Menyaru Tim Sukses
jpnn.com - JAKARTA - Fenomena politikus kutu loncat biasanya marak menjelang pergantian rezim. Karenanya, sudah semestinya para calon presiden (capres) yang akan bersaing di pemilu presiden (pilpres) Juli nanti bersikap selektif dalam meladeni para petualang politik.
Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi, sejak reformasi bergulir para petualang politik selalu muncul jelang pilpres. Menurutnya, latar belakang para petualang politik juga beragam karena ada dari kalangan pengusaha, aktivis, mantan pejabat pemerintah, hingga pensiunan TNI.
“Mereka itu tidak ubahnya bunglon yang bisa mengubah pandangan politik demi incaran kedudukan dan politik transaksi. Karena itu setiap capres sebaiknya memiliki tim pemenangan yang solid berintikan kader-kader militan, profesional yang teruji pengalaman dan punya konsistensi politik,” kata Ari di Jakarta, Minggu (27/4).
Mantan wartawan yang kini menjadi dosen di sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta itu menambahkan, capres harus bisa memilih tim yang anggotanya bukan pemburu kepentingan jangka pendek. Persoalannya, kata Ari, saat ini bukan hal mudah mencari aktivis dengan sikap politik yang konsisten.
Namun, lanjutnya, dengan sikap selektif maka capres bisa memilih tim yang hanya mencari tumpangan untuk memenuhi ambisi pribadi. “Pilih pribadi-pribadi yang tidak mengedepankan syahwat politik untuk kepentingan pribadi," cetusnya. (ara/jpnn)
JAKARTA - Fenomena politikus kutu loncat biasanya marak menjelang pergantian rezim. Karenanya, sudah semestinya para calon presiden (capres) yang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pemerintah Terus Berupaya Memberantas Judi Online dan Pinjol Ilegal
- Sinkronisasi Data Korban Galodo Sumbar, BNPB: 61 Orang Meninggal
- Uni Irma Apresiasi Respons Cepat Mentan Amran Bantu Petani Korban Galodo Sumbar
- Baru Keluar Lapas, Residivis Sabu-Sabu Ini Ditangkap Lagi
- Irjen Helmy Keluarkan Instruksi, Preman di Lampung Siap-Siap Saja
- TB Hasanuddin Tegaskan Pulau di Indonesia Tidak Boleh Diperjualbelikan