Ingin Hindari Pemalsuan? Buruan Daftarkan Barang HKI ke Bea Cukai
jpnn.com, JAKARTA - Isu perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi fokus utama pemerintah.
Sebab, perdagangan bebas makin pesat dan banyak perjanjian dagang yang diikuti Indonesia.
Untuk mengendalikan impor dan ekspor barang hasil pelanggaran HKI, Bea Cukai mengeluarkan beberapa kebijakan perlindungan.
Salah satunya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2018.
Berdasarkan aturan ini, Bea Cukai berwenang untuk menegah barang yang diduga melanggar HKI atas merek dan hak cipta.
"Diharapkan, pengawasan Bea Cukai terhadap HKI makin efektif hingga mengeluarkan Indonesia dari daftar negara yang dianggap belum serius melindungi barang yang diduga melanggar HKI," kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana.
Tak dapat dimungkiri, saat ini Indonesia merupakan pasar dagang yang sangat besar, hingga mampu menarik para produsen untuk memproduksi dan memperdagangkan produknya, termasuk produk palsu.
Berdasarkan Studi Dampak Pemalsuan terhadap Perekonomian 2020 oleh Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP).
Bea Cukai mengeluarkan beberapa kebijakan perlindungan untuk mengendalikan impor dan ekspor barang hasil pelanggaran HKI
- Bea Cukai: Lapor Impor Barang Kiriman Hasil Perdagangan dengan Benar, Denda Terhindar
- Bea Cukai dan Pemda di Sleman & Sulsel Bersinergi Dukung Program Pemanfaatan DBHCHT
- Bea Cukai Tindak Ribuan Botol Miras Ilegal di Medan, Nilainya Gak Main-Main
- Bea Cukai Jalankan Monitoring dan Evaluasi di Jawa Timur dan Bali
- Kinerja APBN On Track di Triwulan 1 2024, Penerimaan Bea Cukai Telah Capai Rp 69 T
- Bea Cukai Magelang Bergerak Aktif Ajak Masyarakat Gempur Rokok Ilegal