Ini Empat Tuntutan Tenaga Honorer Terhadap Pemerintah
"Untuk meminimalisir hal itu dan menghilangkan pemalsuan dokumen digunakan cara nominatif masa kerja yang lebih lama dan usia kritis demi keadilan," kata Muchlis.
Tuntutan ketiga, pemerintah diminta lakukan pengangkatan maupun penyelesaian honorer dimulai pada tahun ini. Diharapkan, kata dia, data pada Pemkab, Pemprov dan instansi terkiat lainnya baik pusat maupun daerah dilebur menjadi satu menjadi database permanen dan ditingkatkan menjadi CPNS mulai tahun 2014.
"Tidak ada alasan lagi untuk dihambat lagi tahun ini," serunya dan disambut sorak sorai oleh seluruh honorer yang berunjukrasa.
Tuntutan terakhir adalah meminta pemerintah membatalkan CPNS atau tenaga honorer yang terbukti memanipulasi data. Juga diminta mengusut tuntas oknum pegawai/pejabat yang terlibat berdasarkan laporan masyarakat.
"Segera pidanakan oknum pegawai yang memalsukan dokumen atau tenaga honorer yang bersangkutan peran aktif palsukan data dirinya," tegasnya. (flo/jpnn)
JAKARTA - Ribuan tenaga honorer yang berunjukrasa di depan Istana Merdeka memiliki empat tuntutan terhadap pemerintah pusat. Tuntutan ini sebenarnya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bersama Relawan Bakti BUMN, BTN Bergerak Melawan Bullying
- KLHK Perkuat Peran Generasi Muda dalam Upaya Konservasi Air
- Sulap Lahan Tidur jadi Produktif, Kodim Sleman Gandeng IMP 168
- Pertamina Gaungkan Pelestarian Air dan Lingkungan di WWF 2024
- Nobar dan Talkshow Makin Cakap Digital Sukses Digelar di Landmark Ternate
- Istimewa, Ratusan Honorer K2 Resmi Mengantongi NIP CPNS 2024