Ini Kejanggalan Proyek UPS di DKI Versi ICW

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas menyatakan bahwa proyek pengadaan 51 paket uninteruptible power supply (UPS) pada tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta tahun 2014 memang memunculkan kejanggalan. Menurutnya, kejanggalan itu terjadi sejak proses tender.

Firdaus mengatakan, proyek pengadaan UPS tersebar di sekolah menengah atas dan kejuruan yang dikelompokkan ke dalam 49 paket. Anggaran setiap paketnya adalah Rp 6 miliar.

Sedangkan dua paket pengadaan UPS lainnya ada di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI dan RSUD Cengkareng. Untuk paket UPS di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI senilai Rp 6 miliar. Sedangkan paket UPS unttuk RSUD nilainya Rp 1,37 miliar.

"Kalau kitat lihat tahapan lelang paket semua sama, tidak ada mekanisme komplain. Ini gambaran bahwa UPS proyek last minutes. Dalam artian apakah mengejar serapan anggaran atau ini proyek titipan," katanya di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3).

Kejanggalan juga terlihat pada perbedaan harga per paket antara sekolah dan arsip daerah dengan harga paket di RSUD Cengkareng. Selain itu, perusahaan pemenang tender 51 paket merupakan langganan pada proyek-proyek di lingkungan Pemprov DKI.

"Rekanan pemenang tender hanya 39 karena ada perusahaan yang menang lebih dari satu tender. Yang menarik, 39 rekanan ini sudah sering memenangi lelang proyek di DKI sejak 2012-2014, jumlahnya 197 paket proyek dengan total anggaran Rp 875,871 miliar," kata Firdaus.

Hasil penelusuran lain juga menemukan bahwa kapabilitas perusahaan-perusahaan itu patut diragukan. Bahkan, para pemilik perusahaan satu sama lain saling berkait. "Lantas siapa yang kira-kira akan memanen dari kegiatan ini," tandas koordinator divisi monitoring dan analisis anggaran ICW itu.(fat/jpnn)