Polisi Dalami Saksi dan Dokumen Proyek UPS sebelum Sasar DPRD

jpnn.com - JAKARTA - Polda Metro Jaya membuka peluang untuk memeriksa anggota DPRD DKI Jakarta terkait penyidikan dugaan korupsi pada pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014. Sebab, anggaran untuk pengadaan UPS dalam APBD tidak hanya ditentukan oleh dinas pendidikan, namun juga DPRD DKI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Martinus Sitompul menyatakan, penentuan alokasi dana dalam APBD selalu ditentukan oleh eksekutif dan legislatif. "Nanti (Polda) akan meminta keterangan terutama dari komisi (DPRD DKI, red)yang membidangi pendidikan," ujar Martinus di Mapolda Metro Jaya, Senin (9/3).

Namun, sampai saat ini pemanggilan belum dilakukan. Sebab, Polda Metro Jaya masih fokus memeriksa sejumlah saksi-saksi dari pihak lain. Termasuk di antaranya adalah kepala sekolah, pejabat pembuat komitmen, pejabat penerima hasil pekerjaan.

Lebih lanjut Martinus menegaskan, pihaknya selain memeriksa saksi-saksi juga sudah memeriksa sebagian besar dokumen terkait pengadaan UPS. Dokumen yang diperiksa itu mengangkut proses tender maupun realisasinya.

"Kita akan lakukan pemeriksaan nanti. Termasuk siapa saja pemenang tender, kita lakukan pemeriksaan," jelasnya.(boy/jpnn)