Ini Kritik Tajam Sekjen PDIP Terhadap Kinerja Pembantu Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Usia pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sudah berjalan lebih dari tujuh bulan.
Banyak pihak menilai, pemerintahan dengan Kabinet Kerjanya dinilai belum memenuhi janji kampanyenya untuk mewujudkan keberpihakan terhadap rakyat.
Belum adanya kemajuan dalam sektor ekonomi dari pemerintahan Presiden Jokowi ini ternyata diakui oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Ia pun tak sungkan mengatakan, kalau selama pemerintahan Jokowi ini kondisi perekonomian semakin terpuruk. Beberapa menteri yang ada di bidang ekonomi tidak mampu mengangkat kondisi ekonomi nasional.
Untuk itu dia meminta agar Presiden Jokowi lebih fokus mengevaluasi kinerja menteri di bidang ekonomi. "Karena ini adalah hak prerogatif presiden maka Jokowi lebih baik fokus pada pembangunan ekonomi," ucap Hasto, di Jakarta, kemarin (20/5).
Menurutnya, saat ini Indonesia masih bergantung pada impor. Selain itu kinerja ekspor juga tidak terlalu bagus. Karena itu lebih baik Jokowi memperkuat kerja kolektif.
"Persoalan ekonomi semakin pelik belum lagi celah fiskal sempit, impor pangan masih tinggi. Sekarang tinggal mempercepat program padat karya, gotong-royong. Menteri juga lakukan evaluasi dan mengubah kinerja untuk harapan publik," aku Hasto.
Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah agar Presiden Jokowi turut memperkuat peran Bulog sebagai penyeimbang kebutuhan pangan nasional. "Evaluasi harus terus menerus, PDIP mendengarkan langsung, banyak bidang ekonomi yang perlu diperbaiki," tandas Hasto. (dil/sam/jpnn)
JAKARTA - Usia pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sudah berjalan lebih dari tujuh bulan. Banyak pihak menilai,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Fawer Sihite Terima Dukungan Anak Muda untuk Maju Pilkada Kota Siantar
- Tahun Ini Kasus DBD Tertinggi Terjadi di Sumsel
- Pasukan Brimob dari Nabire dan Timika Bergerak ke Intan Jaya
- PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Mengenai Gibran, Begini Kata Tim Hukum
- Nurul Ghufron Mangkir, Dewas KPK Tunda Persidangan Etik
- Masuk Pendataan BKN, Pemda Tak Ajukan Formasi PPPK 2024, Nasib Honorer Digantung