Ini Solusi Paten Agar Penghapusan Honorer 2023 Tidak Menambah Pengangguran
"Kalau tidak mempedomani ini, pemerintah pusat akan memberikan sanksi," lanjutnya.
Sudirman berpendapat dengan mengangkat pegawai non-ASN menjadi PPPK maka diharapkan pada saat penghapusan honorer 2023 tidak terjadi peningkatan jumlah pengangguran.
Sebaliknya, jika honorer dihapus maka bakal berdampak pada tingginya pengangguran, ujungnya, angka kemiskinan pun makin besar.
Walakin, dia mengakui tidak mudah menjadikan honorer sebagai PPPK. Sebab, ketika kebijakan itu yang dijalankan, pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jambi belum mampu menggaji mereka.
Baca Juga: Yang Menyerahkan Diri Itu Memang Bechi Anak Kiai Jombang, Polisi Sempat Meragukan?
"Karena standar gajinya sama dengan aparatur sipil negara (ASN) dan disesuaikan dengan golongannya, sama persis dengan ASN," ucap Sudirman. (ant/fat/jpnn)
Sekda Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan solusi paten agar penghapusan honorer 2023 tidak menambah pengangguran dan kemiskinan. Begini harapannya.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- AKSARA Research: Pengangguran Jadi Masalah Serius di Kota Pekanbaru
- Presiden Ingin Urusan Honorer Tuntas Tahun Ini, Pemda Mangkir Layak Diberi Sanksi
- Soroti Kemiskinan di Negara Islam, Indonesia Desak OKI Ambil Tindakan
- Honorer Tendik Tercecer Minta Ikut Seleksi PPPK 2024, Pakai Data Dapodik
- Ada Honorer Hampir Punya SK PPPK, tetapi Dicoret BKN, Alasannya Jelas
- DIY Usulkan 354 Formasi CPNS dan 2.590 PPPK 2024, Begini Penjelasan Amin Purwani