Inilah 32 Daerah yang Data Honorernya Bermasalah

Inilah 32 Daerah yang Data Honorernya Bermasalah
Inilah 32 Daerah yang Data Honorernya Bermasalah
Lantas bagaimana dengan honorer K1 lainnya? Menurut Eko, selain 8.371 orang, hanya diperiksa dokumennya saja dan tidak diaudit ke lapangan lagi.

Adapun ke-32 daerah yang diinvestigasi tersebut Kabupaten Nganjuk sebanyak 1.296 orang, Kab Jeneponto 280 orang, Kab Luwu Utara (71), Kota Bau-Bau (91), Provinsi Sulawesi Barat (65), Kab Aceh Besar (383), Kota Sabang (103), Kab Aceh Tamiang (77), Kab Aceh Tenggara (393) dan  Kab Aceh Singkil (203).

Selanjutnya, Kab Simeuleu (99), Kota Medan (251), Kota Kotamobagu (13), Kab Bolaang Mongondow (149), Provinsi Gorontalo (42), Kab Purworejo (336), Provinsi DKI Jakarta (162), Kab Tulang Bawang (81), Kab Ogan Komering Ulu (604), Provinsi Kalimantan Timur (70), Provinsi Papua (479), Kab Mimika (496), Provinsi Bali (31), Kab Manggarai Barat (232), Kab Rote Ndap (131), Provinsi Kepulauan Riau (181), Kab Toli-Toli (300), Kab Bekasi (278), Kota Bekasi (192), Kab Seram Bagian Timur (1.165), Kab Seram Bagian Barat (144), dan Kota Ambon (0).

"Kenapa Ambon diinvestigasi, karena dari pengaduan, di Ambon justru ada honorer K1 tapi di data malah tidak ada," ujarnya.

JAKARTA--Sebanyak 8.371 honorer K1 yang tersebar di 32 daerah saat ini tengah diinvestigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Turunnya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News