Insentif Tarif EBT Berpotensi Membebani Keuangan Negara

Insentif Tarif EBT Berpotensi Membebani Keuangan Negara
Kebijakan dan program pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Foto tangkapan layar

Padahal, saat ini, PLN tengah dihadapkan dengan kondisi kelebihan pasokan atau oversupply. Hal ini mengharuskan BUMN tersebut bekerja keras mencari demand baru demi menyerap listrik.

Sekadar informasi, saat ini daya mampu listrik PLN mencapai 57 gigawatt (GW), dengan beban puncak 39 GW, itu berarti ada cadangan daya hingga 31 persen.

"Beban tanggungan ini sangat berat dan akan semakin berat ketika RUU EBT memilih strategi yang salah, misalnya memahalkan harga listrik energi terbarukan ketika tren harga produksi semakin murah, seperti PLTS di dunia saat ini," ujarnya.

Selain itu, lanjut Mukhtasor, persoalan juga semakin parah ketika RUU EBT membuka ruang bahwa PLN dapat diwajibkan membeli listrik energi terbarukan dari swasta atau asing, padahal kondisi pasokan listrik sedang over supply atau berlebih.(chi/jpnn)

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) perlu memperjelas kewajiban pembelian dan kompensasi listrik, sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Redaktur & Reporter : Yessy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News