Internal PDIP Dinilai tak Kompak soal Pencapresan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, pilpres merupakan ajang pertarungan kandidat atau figur. Sebab itu personal branding menjadi salah satu faktor yang paling menentukan.
Dikatakan, siapa kandidat yang berhasil menarik simpati publik, ia bakal memenangi pertarungan. Karena itu, Jokowi, harus sudah mulai memposisikan sebagai milik rakyat. Bukan lagi semata kader partai.
Yunarto mengaku heran dengan PDIP yang menurutnya tak memaksimalkan sosok Jokowi. Jika Jokowi sudah dideklarasikan sebagai capres, menurutnya, mestinya sosok Jokowi ditonjolkan.
Dia menduga di internal PDIP masih ada tarik menarik terkait pencalonan Jokowi. Sehingga, marketing politik pun lemah dan tak tepat pasar.
“Untuk apa dideklarasikan tapi tak dioptimalkan. Kalau masih ada persoalan internal, kenapa dideklarasi. Apa ini bentuk kesengajaan atau ini marketingnya lemah. Yang pasti serba nanggung,” kata Yunarto di Jakarta, Selasa (15/4).
Dia mengingatkan, orang memilih PDI-P, menurut riset politik atau survei, mayoritas karena Jokowi. Kedepan, PDI-P mesti rela memanfaatkan Jokowi, bukan lagi Puan Maharani.
Dalam Pilpres, Jokowi harus dijual sebagai milik rakyat, bukan semata milik PDI-P. Fakta itulah yang terjadi pada pemilu legislatif kemarin. Dimana Jokowi itu diasosiasikan hanya milik PDIP.
“Di Pilgub DKI kemarin, Jokowi menang bukan karena PDI-P. Tapi karena faktor Jokowinya sendiri. Dalam Pilpres, jangan lagi ada birokratisasi terhadap Jokowi. Jangan dia diatur-atur, dibatasi. Beri keleluasaan pada Jokowi. Bila dibatasi, berbahaya. Jokowi harus diposisikan sebagai milik bangsa, bukan lagi semata PDIP. Pilpres, adalah pertarungan kandidat untuk mendapat simpati publik,” katanya.
JAKARTA - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, pilpres merupakan ajang pertarungan kandidat atau figur. Sebab itu personal
- Restu Widiyantoro Diharapkan Memperkuat PT Timah dengan Profesionalisme
- LPPOM Fasilitasi Lebih dari 100 Penggilingan Daging Halal di 19 Provinsi
- KPK Periksa WN Korsel di Seoul Terkait Kasus Suap PLTU Cirebon
- Waka MPR Lestari Moerdijat Ungkap Perlunya Identifikasi Masalah Perempuan dengan Tepat
- Bongkar Penyelundupan Benih Lobster, Bea Cukai Batam Cegah Negara Rugi Rp 48 Miliar
- ERIA Tegaskan Pentingnya Peran Pemimpin Dalam Perdamaian Berkelanjutan