Istana Dukung Mendagri Pecat Kepala Daerah
Selasa, 27 Maret 2012 – 18:10 WIB
''Ini soal wibawa, otoritas, dan jurisdiksi yang berbeda. Sebaiknya kepala daerah belajar kembali tentang posisi itu dengan cermat,'' kata Daniel.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi, telah mengimbau agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak ikut turun melakukan aksi menolak kenaikan BBM. Penegasan ini sekaligus mengingatkan, agar Kada dan Wakada berkonsentrasi untuk menjaga sistem yang dijalankan pemerintah.
"Tidak ada alasan kepala daerah tidak setuju kebijakan nasional, apa pun asal partainya," kata Gamawan.
Bila ada Kada dan Wakada yang nekat turun menolak rencana pemerintah menaikan BBM, menurut Gamawan melanggar UU dan termasuk melanggar sumpah jabatan.''Jadi karenanya bisa saja diberhentikan," tegasnya.
JAKARTA--Ancaman pemecatan Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah (Kada) dan Wakil Kepala Daerah (Wakada) yang menentang kebijakan pemerintah,
BERITA TERKAIT
- Tinjau Panen Jagung Bersama Mentan di Sumbawa, Jokowi: Semua Pihak Ambil Langkah
- Puspom TNI dan Propam Polri Menggelar Rapat, Pelat Dinas hingga Bentrok Jadi Sorotan
- ORI Sarankan Seleksi CASN Ditunda hingga Pilkada Serentak 2024 Selesai, Begini Respons Junimart
- Fawer Sihite Terima Dukungan Anak Muda untuk Maju Pilkada Kota Siantar
- Tahun Ini Kasus DBD Tertinggi Terjadi di Sumsel
- Pasukan Brimob dari Nabire dan Timika Bergerak ke Intan Jaya