Istana Ogah Turuti Saran Sandiaga soal Pemindahan Ibu Kota Negara
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah ogah menuruti saran Sandiaga Salahudin Uno agar pemindahan ibu kota negara diputuskan dengan cara referendum alias menyerahkan keputusan kepada rakyat, bukan parlemen.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa rencana itu cukup dibicarakan oleh pemerintah dengan DPR, sebagai representasi suara rakyat.
"Saya pikir kita punya dewan yang mewakili. Kemarin presiden minta izin kepada anggota dewan untuk nantinya bisa merestui, karena nanti akan dilarikan ke undang-undang. Jadi tidak sejauh itu lah (referendum-red)," kata Moeldoko di Jakarta, Jumat (23/8).
BACA JUGA: Pemindahan Ibu Kota Tak Bisa Diputuskan Oleh Jokowi Saja
Moeldoko pun menepis kekhawatiran pemerhati lingkungan bahwa menjadikan salah satu provinsi di Kalimantan sebagai ibu kota negara, akan berisiko karena wilayah itu menjadi salah satu paru-paru dunia.
"Oh itu sudah dihitung. Jadi sisi ekologinya, kan ada pertimbangan lingkungannya seperti apa. Menteri lingkungan hidup sudah membuat kajian-kajian, pasti sudah dipikirkan," tandasnya.(fat/jpnn)
Moeldoko pun menepis kekhawatiran pemerhati lingkungan bahwa menjadikan salah satu provinsi di Kalimantan sebagai ibu kota negara, akan berisiko karena wilayah itu menjadi salah satu paru-paru dunia.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Gandeng Kemenparekraf, Mudik Bareng MS GLOW 2024 Berangkatkan 500 Pemudik
- Sandi Ajak Masyarakat Dukung Perfilman Nasional
- Berbeda dengan Sandi Uno, Elite Sebut PPP Masih Fokus Kawal Pemilu
- Bang Sandi Blak-blakan Ungkap Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket
- Ikhtiar BPOLBF Mengembangkan SDM Kepariwisataan NTT
- Dinobatkan Sebagai Muzaki Teladan, Sandiaga Uno: Alhamdulillah