Istana Ogah Turuti Saran Sandiaga soal Pemindahan Ibu Kota Negara

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah ogah menuruti saran Sandiaga Salahudin Uno agar pemindahan ibu kota negara diputuskan dengan cara referendum alias menyerahkan keputusan kepada rakyat, bukan parlemen.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa rencana itu cukup dibicarakan oleh pemerintah dengan DPR, sebagai representasi suara rakyat.
"Saya pikir kita punya dewan yang mewakili. Kemarin presiden minta izin kepada anggota dewan untuk nantinya bisa merestui, karena nanti akan dilarikan ke undang-undang. Jadi tidak sejauh itu lah (referendum-red)," kata Moeldoko di Jakarta, Jumat (23/8).
BACA JUGA: Pemindahan Ibu Kota Tak Bisa Diputuskan Oleh Jokowi Saja
Moeldoko pun menepis kekhawatiran pemerhati lingkungan bahwa menjadikan salah satu provinsi di Kalimantan sebagai ibu kota negara, akan berisiko karena wilayah itu menjadi salah satu paru-paru dunia.
"Oh itu sudah dihitung. Jadi sisi ekologinya, kan ada pertimbangan lingkungannya seperti apa. Menteri lingkungan hidup sudah membuat kajian-kajian, pasti sudah dipikirkan," tandasnya.(fat/jpnn)
Moeldoko pun menepis kekhawatiran pemerhati lingkungan bahwa menjadikan salah satu provinsi di Kalimantan sebagai ibu kota negara, akan berisiko karena wilayah itu menjadi salah satu paru-paru dunia.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Survei Indikator: Elektabilitas Kang Emil Tertinggi sebagai Cawapres
- Sandiaga Uno Ajak Sineas Muda Tunjukkan Kekhasan Daerah dalam FFB
- Sandiuno Fans Club Adakan Bazar Sembako Murah Untuk Warga Kabupaten Bogor
- Fadli Zon Tekun sebagai Kolektor, Rumah Kreatifnya Kantongi Rekor MURI
- Reaksi Plt Ketum PPP Merespons Kedekatan Sandiaga Uno dengan PKS
- 8 Tahun Kiprah OK OCE, Masih Jadi Buah Bibir Masyarakat